Surabaya, 12 Agustus 2025, Kemudahan perizinan berusaha dinilai menjadi kunci peningkatan perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Bambang Arwanto, S.H., M.H., Kepala Prodi Ilmu Hukum Universitas Narotama, saat menjadi narasumber talkshow “Kemudahan Perizinan dalam Peningkatan Perekonomian” di Klik FM, Selasa (12/8).

Bambang menjelaskan substansi PP No. 28 Tahun 2025, regulasi baru yang menyempurnakan aturan sebelumnya tentang perizinan berbasis risiko. Aturan ini, katanya, harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

“Daerah harus menyesuaikan dengan regulasi pusat supaya kepastian hukum bagi pelaku usaha tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem Online Single Submission (OSS) menjadi terobosan penting karena seluruh proses izin kini bisa dilakukan secara elektronik, mulai dari izin dasar hingga izin sektoral. Sistem ini diyakini membuat perizinan lebih cepat, efisien, dan mendorong iklim investasi yang sehat.

Bambang juga menekankan pentingnya kesesuaian lokasi usaha dengan tata ruang dan zonasi daerah. “Hal ini bisa dicek langsung melalui OSS maupun Dinas Penanaman Modal,” jelasnya.

Menurut Bambang, keterlibatan perguruan tinggi dalam menyebarkan informasi hukum merupakan bagian dari tridarma perguruan tinggi. Akademisi, katanya, perlu berperan aktif memberi masukan, kajian, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Partisipasi akademisi akan meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan kualitas pembangunan daerah,” tegasnya.

Talkshow ditutup dengan optimisme bahwa regulasi baru perizinan ini dapat membuka peluang investasi dan memperkuat ekonomi lokal melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.