Jakarta -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tak semua biaya pelatihan Kartu Prakerja terpakai. Pihaknya pun mengklaim akan memperbaiki program ini. "Yang dipersoalkan oleh banyak pihak adalah perlu Rp1 juta itu. Pertama, kemarin sudah di-review apakah ini justified, karena bibitnya apakah itu kursusnya harganya segitu?" tutur Menkeu yang akrab dipanggil Ani, melalui live Instagram, Jumat (1/5). "Dan kami sudah lihat batch pertama ada yang klaimnya tidak lebih dari Rp100 ribu, Rp200 ribu, ada yang 500 ribu," dia menambahkan. Diketahui, setiap peserta yang lolos Program Kartu Prakerja akan mendapatkan total insentif sebesar Rp3,55 juta dari pemerintah. Dana tersebut terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu untuk tiga kali. Biaya pelatihan itu sendiri tak diberikan dalam bentuk tunai dan hanya bisa dicairkan dalam bentuk pilihan pelatihan di beberapa start-up yang bekerjasama dengan program itu. Sejumlah pihak, baik masyarakat maupun DPR, menyebut program pelatihan tak penting. Uang senilai Rp1 juta itu lebih baik diberikan dalam bentuk tunai yang diperlukan di masa sulit. Atas kritikan tersebut, Ani mengakui pemerintah akan memperbaiki program tersebut. "Pemerintah bukan seperti makhluk yang tidak dengar, kritik sosial ini masuk terus, dan kami berpikir apa yang bisa dilakukan, modifikasi seperti apa," katanya. "Pemerintah pasti akan perbaiki terus karena ini bagus, program baru sesuai dengan janji Pak Jokowi menyiapkan tenaga kerja supaya skill meningkat, tapi karena ada outbreak Covid-19 kami modifikasi, menjadi bantalan sosial," ujarnya. Yang jelas, kata Ani, pemerintah bertekad melanjutkan program Kartu Prakerja dan pelatihannya dengan sejumlah perbaikan. "Kita tidak boleh give up. Ikhtiar kita menciptakan program baru yang masyarakat bisa mendapat askses mudah dan memperbaiki berbagai sistem pelatihan yang selama ini ada, apakah sistem pelatihan oleh pemerintah sendiri atau semi-pemerintah," tutur dia. Terpisah, Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai Kartu Prakerja lebih bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan rekanan yang menyediakan jasa pelatihan ketimbang bagi masyarakat. Terlebih, pemerintah sebelumnya mengaku memprioritaskan program ini bagi yang terkena PHK. "Kartu prakerja justru lebih banyak menjadi agen aliran dana untuk para perusahaan penyedia training yang sebetulnya training-training itu bisa didapat dari You Tube. Kartu Pra kerja bukan pengganti pesangon," cetusnya. Menurut dia, yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak Corona adalah bantuan sembako dan lapangan kerja. Namun, hal itu tak sampai ke tangan masyarakat karena persoalan administrasi. "Yang sebenarnya dibutuhkan rakyat adalah kebutuhan bertahan hidup dan asupan gizi yang memadai dalam situasi pandemi dan bagaimana setelah pandemi ada lapangan pekerjaan yang tersedia," kata Jumisih. Sumber : cnnindonesia.com